 |
Rumah peristirahatan Raja Bhumibol di Bhuping Palace, Chiang Mai, Thailand.
|
Langkah Twitter untuk melakukan sensor konten lokal menuai protes dari
banyak pihak. Di tengah kontroversi itu, Twitter akhirnya mendapat
dukungan internasional pertama dari Pemerintah Thailand, Senin
(30/1/2012).
Sekretaris Permanen Kementerian Teknologi dan Informasi Thailand, Jeerawan Boonperm, mengatakan, langkah Twitter ini adalah "perkembangan yang harus disambut baik".
Pihaknya akan menghubungi Twitter untuk memulai kerja sama pada fitur sensor konten lokal tersebut.
Tak hanya dari pihak pemerintah, kelompok oposisi pun mendukung langkah tersebut. Mallika Boonmetrakul dari Partai Demokrat, sejak akhir 2011, berupaya mengumpulkan dukungan untuk memblokir situs media sosial dari barat.
Menurut Boonmetrakul, Thailand patut mencontoh sepak terjang China dalam usaha memblokir layanan internet yang dianggap mengganggu stabilitas negara.
Sikap yang diambil oleh Pemerintah Thailand ini merujuk dari Undang-Undang Lese Majeste, sebuah aturan yang melarang warga Thailand mengejek keluarga kerajaan.
Para aktivis Thailand mengatakan, Lese Majeste semakin dipolitisasi dan digunakan sebagai alat represi, bukan sebagai cara untuk melindungi monarki.
Sebelumnya, Pemerintah Thailand pernah meminta Facebook untuk menghapus lebih dari 10.000 halaman yang dianggap melanggar Lese Majeste. YouTube juga pernah kena komplain pada 2006 silam.
Thailand berhasil memaksa YouTube menghapus 225 video yang menyinggung keluarga kerajaan. Tak hanya itu, Thailand pun membatasi warganya dalam mengakses YouTube.
Sejumlah warga Thailand telah dipenjarakan karena telah menyinggung kerajaan dalam posting-posting di Facebook dan internet.
Tahun 2011 lalu, seorang pria berusia 61 tahun mendapat hukuman penjara 20 tahun karena mengirim pesan singkat yang isinya menghina keluarga kerajaan.
Sementara seorang warga negara AS yang lahir di Thailand dihukum 2,5 tahun penjara karena menulis buku biografi salah seorang Raja Thailand.
Sejauh ini, belum ada penangkapan atau hukuman yang dijatuhkan kepada warga Thailand yang berkicau di Twitter.
Sekretaris Permanen Kementerian Teknologi dan Informasi Thailand, Jeerawan Boonperm, mengatakan, langkah Twitter ini adalah "perkembangan yang harus disambut baik".
Pihaknya akan menghubungi Twitter untuk memulai kerja sama pada fitur sensor konten lokal tersebut.
Tak hanya dari pihak pemerintah, kelompok oposisi pun mendukung langkah tersebut. Mallika Boonmetrakul dari Partai Demokrat, sejak akhir 2011, berupaya mengumpulkan dukungan untuk memblokir situs media sosial dari barat.
Menurut Boonmetrakul, Thailand patut mencontoh sepak terjang China dalam usaha memblokir layanan internet yang dianggap mengganggu stabilitas negara.
Sikap yang diambil oleh Pemerintah Thailand ini merujuk dari Undang-Undang Lese Majeste, sebuah aturan yang melarang warga Thailand mengejek keluarga kerajaan.
Para aktivis Thailand mengatakan, Lese Majeste semakin dipolitisasi dan digunakan sebagai alat represi, bukan sebagai cara untuk melindungi monarki.
Sebelumnya, Pemerintah Thailand pernah meminta Facebook untuk menghapus lebih dari 10.000 halaman yang dianggap melanggar Lese Majeste. YouTube juga pernah kena komplain pada 2006 silam.
Thailand berhasil memaksa YouTube menghapus 225 video yang menyinggung keluarga kerajaan. Tak hanya itu, Thailand pun membatasi warganya dalam mengakses YouTube.
Sejumlah warga Thailand telah dipenjarakan karena telah menyinggung kerajaan dalam posting-posting di Facebook dan internet.
Tahun 2011 lalu, seorang pria berusia 61 tahun mendapat hukuman penjara 20 tahun karena mengirim pesan singkat yang isinya menghina keluarga kerajaan.
Sementara seorang warga negara AS yang lahir di Thailand dihukum 2,5 tahun penjara karena menulis buku biografi salah seorang Raja Thailand.
Sejauh ini, belum ada penangkapan atau hukuman yang dijatuhkan kepada warga Thailand yang berkicau di Twitter.
0 komentar: